Peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara sudah makin dekat. Tapi, cukup banyak kritikan dan tanggapan negatif yang muncul terhadap raksasa investasi baru ini.
Dari definisinya, Daya Anagata Nusantara sendiri berarti “kekuatan masa depan nusantara.” Nggak heran kalau fungsi lembaga ini adalah untuk mengkonsolidasikan BUMN dan mengoptimalisasikan dividen perusahaan-perusahaan plat merah tersebut.
Dengan ini, maka Danantara bakal superholding dari BUMN strategis seperti PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk (BBRI), PT Bank Mandiri Persero Tbk (BMRI), PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk (BBNI), PT PLN (Persero), PT Pertamina (Persero), PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM), dan MIND ID. Tak hanya itu, Indonesia Investment Authority (INA) juga akan dilebur ke BPI Danantara.
Sebelumnya seperti diberitakan BBC, Presiden Indonesia Prabowo Subianto mengumumkan bahwa sisa anggaran sebesar US$20 miliar atau sekitar Rp325 triliun dari penghematan anggaran bakal digelontorkan ke Danantara. Pernyataan itu dilontarkan usai RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN disahkan.
Jadi, jika dulu BUMN tersebut menyetor dividen ke Pemerintah RI, maka dengan adanya Dannatara, sekarang mereka akan menyetor dividen itu ke BPI Danantara.
Sementara itu dalam pemberitaan di Kompas, sebagai pengelola investasi, Danantara bakal melakukan pengelolaan aset negara buat mendanai proyek-proyek strategis dan berkelanjutan. Sebut saja seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.
“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo seperti dikutip Kompas.
Kepala BPI Danantara, Muliaman Darmansyah Hadad juga menyebutkan kalau investasi pemerintah yang ditangani Danantara berada di luar APBN secara bertahap, dengan model pengelolaan mirip Temasek Holding di Singapura.
Bisa dikatakan bahwa dengan mekanisme dividen yang disetor langsung ke Danantara, maka Danantara bisa dengan leluasa menggunakan uangnya buat mendanai proyek-proyek strategis yang dimaksud. Jadi bisa disimpulkan bahwa bakal ada efisiensi waktu.
Tapi, sejatinya jika bicara soal “investasi,” maka seberapa transparan lembaga ini terkait hal tersebut? Apakah benar dana yang dikelola bakal diinvestasikan ke proyek yang bisa menghasilkan di nantinya?
Sejatinya, ada beberapa hal yang harus diketahui lebih dulu terkait pembentukan super holding ini, berikut ulasannya.
Kebal Hukum, Diawasi Ormas & Mantan Presiden RI?
Salah satu hal tentang Danantara yang jadi pembahasan banyak orang, influencer, dan media adalah pengawasan lembaga ini.
Dilansir dari Kompas (20/2/2025), Danantara nggak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Menurut Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam, Danantara udah mengadopsi ketentuan di dalam undang-undang baru di UU BUMN.
“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK. Tetapi kalau seandainya terjadi tindak pindana, di dalamnya maka tetap diproses hukum,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025) seperti dikutip Kompas.
Piter menambahkan, supervisi dari Danantara itu sendiri bakal dilakukan sama Dewan Pengawas Danantara. Selain pihak tersebut, DPR juga masih memiliki peranan buat melakukan pengawasan.
Dalam pemberitaan di Tempo (18/2/25), Indonesia Corruption Watch (ICW) bilang kalau Danantara berisiko melemahkan kewenangan penegak hukum seperti BPK dan KPK. Sementara itu proses audit sendiri masih harus dapat persetujuan dari DPR.
Pasal 3M UU BUMN yang baru menyebutkan bahwa Dewan Pengawas terdiri atas Menteri BUMN sebagai ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota.
Diberitakan Metrotvnews.com pada 18 Februari 2025, Prabowo udah mengajak Joko Widodo, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Megawati Soekarnoputri, serta organisasi keagamaan (ormas) untuk mengawasi Danantara.
Tiga ormas yang disebut Prabowo yaitu Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).
“Saya meluncurkan investasi Indonesia yang saya beri nama Danantara – Daya Anagata Nusantara, artinya kekuatan atau energi masa depan Indonesia. Ini harus kita jaga bersama. Karena itu, saya meminta semua mantan presiden berkenan ikut mengawasi dana ini. Bahkan, jika perlu, pimpinan NU, Muhammadiyah, KWI, dan organisasi lainnya juga turut mengawasi,” ujar Presiden Prabowo dikutip dari Headline News Metro TV pada Selasa, 18 Februari 2025.
Danantara Bisa Ciptakan Efek Positif Pasar Saham?
Head of Proprietary Investment Mirae Asset Sekuritas Indonesia Handiman Soetoyo bilang kalau hadirnya BPI Danantara diharapkan bisa mensinergikan BUMN. Jika hal itu berhasil, maka bakal ada katalis positif bagi pasar modal Indonesia.
“Untuk bisa mencapai hal itu, Danantara perlu dikelola orang orang-orang yang profesional berintegritas dan meminimalkan unsur politis,” seperti dikutip Kontan, Kamis (20/2).
Menurut Handiman, Sovereign Wealth Fund (SFW) di dunia yang bebas dari unsur politis cenderung berhasil memaksimalkan perannya buat mendorong ekonomi nasional, sebut saja seperti Temasek Holding di Singapura, Government of Singapore Investment Corporation (GIC) serta Government Pension Fund Global asal Norwegia.
Sementara itu Vice President Marketing, Strategy and Planning Kiwoom Sekuritas Indonesia Oktavianus Audi menyampaikan bahwa, kehadiran Danantara bisa menjadi hal yang positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dalam lima tahun ke depan. Soalnya, pengelolaan terpusat dan terarah kayak Temasek bakal meningkatkan efisiensi hasil, investor asing pun bisa semakin yakin buat masuk ke Indonesia.
Terus, apa kabar kinerja saham-saham BUMN yang melantai di pasar ke depan dengan adanya Danantara?
Ketika BUMN-BUMN berada di bawah naungan Danantara, maka mereka bakal diekspektasi buat bekerja keras menghasilkan laba serta pertumbuhan yang signifikan setiap tahun. Harapannya, dividen yang dibagikan juga jadi lebih besar.
Kalau hal ini berhasil dilakukan, maka kehadiran Danantara mungkin jadi hal yang positif. Tapi, kalau pada akhirnya Danantara menuntut pembagian dividen yang besar tanpa diiringi peningkatan kinerja yang baik, maka itu bisa menjadi masalah baru.
Perusahaan BUMN bisa saja menaikkan rasio pembagian dividen yang rutin mereka bagikan. Ketika hal ini dilakukan, maka sisa laba bersih yang bisa digunakan untuk ekspansi usaha jadi berkurang atau sama sekali habis.
Kalau hal tersebut terjadi, maka ruang pertumbuhan perusahaan-perusahaan itu jadi semakin terbatas, begitupun dengan kinerja sahamnya di pasar modal.
Di samping itu, ketika terjadi kegagalan dalam pengelolaan dana investasi Danantara, maka hal itu juga bisa menimbulkan dampak yang serius pada BUMN yang bergerak di bidang perbankan.
Seperti diketahui, masalah yang terjadi di industri perbankan di suatu negara bisa berpotensi menciptakan krisis baru alih-alih sebuah pertumbuhan ekonomi.
