Kabar duka datang dari ekonom Kwik Kian Gie. Adapun mantan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri periode 1999-2000 itu dikabarkan telah meninggal dunia pada Senin (28/7/2025) pukul 22.00 WIB di usia 90 tahun.
Kabar duka ini telah dikonfirmasi oleh berbagai media dan sejumlah tokoh nasional yang menyampaikan belasungkawa. Jenazah disemayamkan di Rumah Duka Sentosa, RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta, dan rencananya akan dikremasi secara privat pada Kamis, 31 Juli 2025.
Menurut pihak keluarga, kondisi kesehatan Kwik Kian Gie memang sudah menurun dalam dua hingga tiga bulan terakhir karena faktor usia, meskipun ia tetap semangat mengikuti perkembangan berita dan membaca koran hingga akhir hayatnya.
Indonesia kehilangan seorang ekonom senior dan politikus yang dikenal sangat kritis, berintegritas, dan selalu konsisten menyuarakan kebenaran serta membela kepentingan rakyat. Sosoknya akan selalu dikenang sebagai “tukang kritik” yang peduli terhadap kedaulatan ekonomi bangsa.
10 Kebijakan yang Pernah Dikeluarkan Ekonom Kwik Kian Gie
Kwik Kian Gie dikenal sebagai ekonom dan politikus yang sangat kritis, vokal, dan memiliki pandangan yang kuat mengenai kedaulatan ekonomi Indonesia. Selama kariernya, baik sebagai pejabat pemerintah maupun sebagai pengamat independen, ia telah memengaruhi dan terlibat dalam berbagai kebijakan serta mengkritisi kebijakan yang menurutnya tidak pro-rakyat atau terlalu tunduk pada asing.
Berikut adalah 10 poin yang mencerminkan kebijakan atau pandangan kuat yang pernah dikeluarkan/didorong oleh Kwik Kian Gie, baik saat menjabat maupun sebagai intelektual:
1. Menjaga Stabilitas Makro Ekonomi (1999-2000)
Saat menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Industri (Menko Ekuin) di era Presiden Abdurrahman Wahid, kebijakan ekonomi Kwik Kian Gie sangat berfokus pada menjaga stabilitas makro ekonomi. Ini termasuk mempertahankan nilai tukar rupiah agar stabil di kisaran Rp 7.000-Rp 9.000 per dolar AS dan menekan inflasi dengan menjaga likuiditas serta koordinasi fiskal-moneter.
2. Melanjutkan Program Rekapitalisasi Bank
Di era 1999-2000, Kwik Kian Gie terlibat dalam upaya melanjutkan program rekapitalisasi bank melalui penerbitan obligasi rekap. Ini merupakan bagian dari upaya pemulihan sektor perbankan pasca-krisis 1998, dengan penguatan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) dalam menangani aset-aset bermasalah.
3. Penolakan terhadap Privatisasi BUMN yang Tergesa-gesa
Kwik Kian Gie sering mengkritik keras kebijakan privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang terlalu dipaksakan atau dilakukan di bawah tekanan. Menurutnya, privatisasi bukan sekadar menjual aset, dan jika dilakukan dalam kondisi tertekan, yang terjadi justru undervaluation (penjualan aset di bawah harga sebenarnya) bukan efisiensi. Ia berpandangan bahwa BUMN adalah separuh ekonomi bangsa dan instrumental, sehingga penting untuk menjaga aset strategis ini.
4. Menentang Ketergantungan pada Lembaga Asing (IMF, ADB)
Salah satu pandangan paling konsisten Kwik Kian Gie adalah penolakannya terhadap ketergantungan Indonesia pada lembaga asing seperti IMF dan ADB. Ia berargumen bahwa “bantuan” luar negeri seringkali merupakan jebakan utang yang membuat Indonesia kehilangan kendali atas ekonominya sendiri. Ia selalu mendorong kemandirian dan kedaulatan ekonomi.
5. Mendorong Audit Forensik BLBI
Kwik Kian Gie secara konsisten mendorong lembaga hukum (Kejaksaan Agung dan BPKP) untuk melakukan audit forensik terhadap aliran dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan rekam jejak para obligornya. Ia adalah salah satu penentang keras penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI, meskipun pada akhirnya keputusan tersebut tetap diterbitkan.
6. Kritik Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam oleh Asing
Ia sangat vokal mengkritik pemerintah yang memberikan hak pengelolaan blok migas atau tambang besar kepada perusahaan asing, seperti kasus Blok Cepu. Menurutnya, Indonesia memiliki cukup banyak ahli di bidang perminyakan dan geologi, sehingga seharusnya mampu mengelola sumber daya alamnya sendiri demi kesejahteraan rakyat.
7. Pengembalian Teknokrasi ke Jalur yang Benar
Kwik Kian Gie mendorong agar teknokrasi dikembalikan ke jalur yang benar, artinya kebijakan ekonomi harus didasarkan pada data dan analisis yang kuat, bukan pada kompromi politik atau kepentingan sesaat. Ia ingin agar kebijakan diambil secara rasional dan profesional.
8. Penolakan Paham Neoliberalisme
Ia sering mengkritik kebijakan yang menurutnya terlalu menganut paham neoliberalisme, yang ia anggap dapat merugikan kepentingan nasional dan masyarakat kecil. Hal ini tercermin dalam berbagai tulisannya, termasuk karyanya “Indonesia Menggugat Jilid II” yang menyentil kebijakan neoliberal.
9. Pentingnya Pembangunan Infrastruktur yang Tepat Guna
Meskipun mendukung pembangunan infrastruktur, Kwik Kian Gie menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus tepat guna dan tepat waktu. Pembangunan tidak boleh dilakukan tanpa memikirkan aspek manfaat jangka panjang dan efisiensi waktu, serta harus sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan riil negara.
10. Konsistensi dalam Mendorong Anti-Korupsi dan Keadilan Pajak
Kwik Kian Gie juga dikenal sebagai tokoh yang konsisten menyuarakan anti-korupsi dan keadilan pajak. Dalam berbagai komentarnya, ia sering menyampaikan bahwa tidak adil jika rakyat membayar pajak, sementara korupsi merajalela. Ia mendorong penegakan hukum yang tegas terhadap koruptor.
Kwik Kian Gie dan Legacy Kebijakan Ekonominya
Meskipun Kwik Kian Gie telah meninggal dunia, warisan kebijakan dan pemikirannya tetap menginspirasi perekonomian Indonesia. Dari menentang ketergantungan pada asing hingga memperjuangkan kedaulatan ekonomi, beliau selalu berjuang demi kepentingan rakyat Indonesia.
Jadi, jika kamu ingin tahu lebih banyak tentang berbagai kebijakan atau sekadar mencari tips finansial buat hidup lebih bijak, Tuwaga punya solusinya! Cek informasi lengkap tentang produk keuangan seperti kartu kredit, tabungan, hingga pinjaman tanpa jaminan (KTA) di Tuwaga.
Jangan lupa juga, TuwagaPromo lagi ada diskon menarik di merchant favorit!
