Peran utama Bank Indonesia dalam sistem pembayaran adalah memastikan semua transaksi, mulai dari transfer antarbank, pembayaran pakai QRIS, sampai settlement bernilai besar, berjalan lancar, aman, efisien, dan tepercaya. Bank Indonesia (BI) melakukannya lewat 5 peran kunci: regulator, perizinan, pengawasan, operator, dan fasilitator.
Kalau kamu paham “mesin” di balik sistem pembayaran ini, kamu akan lebih yakin memilih layanan keuangan dan lebih waspada terhadap risiko transaksi. Yuk, simak!
Jad, Poinnya…
- Penjaga Jalur Pembayaran”: BI bikin aturan, memberi izin, dan mengawasi pelaku industri agar transfer, kartu, e-money, dan QR berjalan aman dan rapi.
- Operator Sistem Inti: BI bukan cuma ngatur, tapi juga menjalankan infrastruktur penting seperti BI-RTGS, SKNBI, dan BI-FAST yang jadi tulang punggung transfer dana di Indonesia.
- Cepat, Aman, Dan Siap Era Digital: Lewat Blueprint Sistem Pembayaran (BSPI) 2025 dan kelanjutannya, BI mengarahkan sistem pembayaran biar makin efisien dan inovatif di era ekonomi digital.
Kenapa Sistem Pembayaran Harus Diatur?
Coba bayangin sehari tanpa sistem pembayaran yang rapi: transfer pending berjam-jam, pembayaran QR gagal terus, atau uang “nyangkut” di tengah jalan. Ngeri, kan?
Sistem pembayaran itu intinya adalah mekanisme pemindahan nilai uang dari satu pihak ke pihak lain, dan karena dia menyangkut kebutuhan hidup banyak orang, harus ada otoritas yang menjaga stabilitas dan keamanannya. Nah, di Indonesia, otoritas utamanya adalah Bank Indonesia.
5 Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran
Biar gampang, kita bahas satu-satu dengan contoh yang dekat sama keseharian kamu.
1. Regulator: BI yang bikin “aturan main”
Sebagai regulator, BI menetapkan kebijakan dan standar agar sistem pembayaran berjalan aman dan efisien, mulai dari ketentuan transfer dana sampai standar operasional infrastruktur pembayaran.
Contohnya, di level sistem bernilai besar seperti BI-RTGS, BI menjalankan fungsi regulator dengan menetapkan landasan hukum dan mengatur peran/tanggung jawab penyelenggara serta peserta.
Dan ini makin relevan karena BI juga terus merapikan aturan industri. Bahkan, BI menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pengaturan Industri Sistem Pembayaran, untuk menata industri agar selaras dengan arah kebijakan sistem pembayaran ke depan.
Aturan yang kuat = risiko lebih kecil buat pengguna. Jadi, kamu bisa transaksi dengan rasa aman, bukan rasa “deg-degan”.
2. Perizinan
Di dunia pembayaran, nggak semua pihak boleh asal buka layanan transfer atau e-money. Harus ada izin dan kepatuhan tertentu.
BI mengatur ekosistem perizinan untuk Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dan Penyelenggara Infrastruktur Sistem Pembayaran (PIP) melalui regulasi dan ketentuan pelaksananya. Contoh simpelnya: saat kamu pakai uang elektronik atau aplikasi pembayaran, di belakangnya ada mekanisme perizinan dan kepatuhan supaya layanan itu lebih terjamin.
3. Pengawasan
Setelah ada aturan dan izin, BI juga melakukan pengawasan (oversight). Ini termasuk memantau kepatuhan, manajemen risiko, keamanan sistem, sampai perlindungan konsumen. Di konteks sistem bernilai besar seperti BI-RTGS, BI secara eksplisit berperan sebagai pengawas (overseer).
Sistem pembayaran itu rawan: fraud, kebocoran data, gangguan operasional, sampai risiko “gagal settlement”. Fungsi pengawasan dari BI bikin risiko ini lebih terkendali.
4. Operator
Nah, ini bagian yang sering bikin orang baru ngeh: BI bukan cuma “wasit”, tapi juga “penyelenggara lapangan”. BI menjalankan settlement transaksi melalui beberapa sistem utama, seperti:
- BI-RTGS (nilai besar, real-time)
- SKNBI (kliring nasional)
- BI-FAST (ritel real-time 24/7)
BI menjelaskan BI-FAST sebagai infrastruktur pembayaran ritel nasional yang real-time, aman, efisien, dan tersedia 24/7, dibangun untuk menjawab kebutuhan masyarakat soal transfer yang cepat dan murah.
Transfer antarbank bisa makin cepat, layanan makin modern, dan pengalaman transaksi makin nyaman.
5. Fasilitator
Perkembangan pembayaran itu cepat banget: dari kartu, e-money, sampai QR. BI berperan memfasilitasi implementasi program dan inovasi agar industri bisa berkembang tapi tetap aman.
Contoh yang dekat banget: QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) yang menyatukan standar QR antar penyelenggara agar transaksi QR lebih mudah dan aman.
Di level kebijakan besar, BI juga punya “peta jalan” lewat BSPI 2025 (dan kelanjutannya BSPI 2030) untuk menavigasi industri sistem pembayaran di era ekonomi/keuangan digital.
Jadi, Peran BI Itu Ngaruh Ke Apa Dalam Hidup Kita?
Kalau diringkas, peran BI bikin 3 hal ini jadi lebih “beres”:
- Kepercayaan: kamu lebih yakin transaksi aman dan terlindungi
- Efisiensi: transfer/pembayaran makin cepat dan biaya bisa lebih kompetitif
- Inovasi yang terarah: teknologi baru boleh berkembang, tapi tetap ada pagar pengaman
Dan buat kamu yang lagi membangun kebiasaan finansial sehat, paham sistem pembayaran itu membantu banget. Karena kamu jadi tahu: mana layanan yang “serius” dan mana yang patut diwaspadai.
Peran Bank Indonesia dalam sistem pembayaran bukan sekadar teori di buku ekonomi. BI adalah pihak yang bikin transaksi harian kita, transfer, QRIS, e-money, sampai settlement antarbank, bisa jalan aman, lancar, dan modern lewat peran sebagai regulator, pemberi izin, pengawas, operator, dan fasilitator.
Jadi, lain kali kamu transfer real-time atau bayar pakai QR, ingat… ada sistem besar yang dijaga ketat di belakangnya.
Kalau kamu mau makin mantap ngatur uang dan pilih produk keuangan yang cocok, yuk cek Tuwaga! Di Tuwaga, kamu bisa dapetin info lengkap tentang berbagai produk finansial seperti kartu kredit, KTA, deposito, dana tunai properti dan kendaraan, plus artikel yang bantu kamu dapat insight finansial yang praktis. Kamu juga bisa apply langsung produk keuangan pilihanmu di Tuwaga.
