Profil Nadiem Makarim selalu menarik dibahas: pendiri Gojek yang mengubah budaya transportasi urban, lalu lompat ke pemerintahan sebagai Mendikbudristek (2019–2024). Nadiem adalah seroang inovator yang bawa DNA startup ke birokrasi—mulai dari Merdeka Belajar sampai digitalisasi—sekaligus tengah disorot publik karena dugaan masalah pengadaan Chromebook di masa jabatannya.
Penasaran lika-likunya dan apa pelajarannya buat kita? Yuk lanjut!👇
Sekilas Latar Pendidikan & Karier Awal
Dilansir dari LinkedIn, Nadiem menamatkan BA International Relations di Brown University (2002–2006) dan MBA di Harvard Business School (2009–2011).
Karier profesionalnya dimulai sebagai Associate di McKinsey & Company (2006–2009). Setelah itu ia masuk ke ekosistem digital: Managing Director Zalora Indonesia (2011–2012) dan Chief Innovation Officer Kartuku (2013–2014).
Di sinilah pola besar kariernya terbaca: gabungkan strategi, teknologi, dan kemitraan untuk dorong adopsi digital.
Gojek: Dari Call Center Ojol ke Super App
Tahun 2011, Nadiem mendirikan GO-JEK—berangkat dari call center sederhana menjadi super app yang menyatukan transportasi, pesan-antar makanan, logistik, pembayaran, hingga layanan rumah tangga. Dari Gojek, ia memberdayakan jutaan mitra driver & UMKM dengan akses pesanan, pendapatan, dan pembayaran digital.
Nadiem menjabat CEO GO-JEK/GoTo sampai Oktober 2019—sebelum masuk kabinet menggantikan Muhadjir Effendy. Dampaknya pun cukup luas dan masih bisa kita rasakan hingga kini, yaitu dari perilaku mobilitas warga, pertumbuhan ekonomi, sampai membuka jalan kolaborasi publik–swasta.
KFC
Masuk Kabinet: Mendikbud Lalu Mendikbudristek (2019–2024)
Di pemerintahan, Nadiem memboyong semangat “move fast” ala startup ke pendidikan tinggi-basis. Beberapa legacy yang paling dikenal dan tidak lepas dari pro dan kontranya, yaitu:
1) Merdeka Belajar
- USBN diganti jadi asesmen oleh sekolah; UN dihapus dan diganti Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) & Survei Karakter (dilakukan di tengah jenjang, bukan alat seleksi).
- RPP disederhanakan jadi 1 halaman agar guru fokus ke praktik pembelajaran.
- Zonasi & PPDB dibuat lebih fleksibel, kuota jalur prestasi naik dari 15% ke 30%.
✅ Pro: beri otonomi ke sekolah & guru, fokus pada literasi–numerasi dan karakter, bukan sekadar teaching to the test.
❌ Kontra: implementasi di lapangan belum rata; kesiapan sekolah–SDM beda-beda sehingga kualitas asesmen bisa timpang.
2) Kebijakan Dana BOS
Permendikbud No. 8/2020: dana langsung ke rekening sekolah; hingga 50% bisa untuk gaji guru honorer (dengan syarat), transparansi diwajibkan (publikasi alokasi), dan porsi 20% buku dihapus agar fleksibel. Revisi 19/2020 saat pandemi—BOS boleh untuk pulsa/data & layanan daring.
✅ Pro: fleksibilitas tinggi, responsif pada kebutuhan nyata (gaji honorer & pembelajaran jarak jauh).
❌ Kontra: risiko tata kelola jika kapasitas pelaporan lemah; kekhawatiran ketidakmerataan pemanfaatan.
3) Kampus Merdeka
Empat pilar utamanya: otonomi pembukaan prodi baru (bagi kampus berakreditasi kuat & bermitra internasional), re-akreditasi otomatis/opsional, kemudahan PTN jadi PTN BH, serta hak mahasiswa lintas prodi & SKS.
✅ Pro: dorong kurikulum adaptif industri, pengalaman magang/proyek nyata, dan mobilitas akademik.
❌ Kontra: kritik orientasi “pasar” pada PTN BH, potensi ketimpangan antar kampus, serta kekhawatiran mutu jika pengawasan lemah.
4) Kebijakan Masa Pandemi & Kuota Internet
PJJ (Pembelajaran Jarak Jauh) diatur, termasuk subsidi kuota internet untuk siswa–guru–dosen; dukungannya mencapai puluhan GB/bulan.
✅ Pro: meringankan biaya PJJ, percepat literasi digital.
❌ Kontra: isu data/ketepatan sasaran, potensi kuota tak terpakai, serta ketimpangan akses listrik–internet di daerah 3T.
5) Praktisi Mengajar & Guru PPPK
Program Praktisi Mengajar membuka pintu profesional industri ke kampus. Untuk isu guru honorer, pemerintah mendorong skema PPPK dan membuka ratusan ribu formasi.
✅ Pro: jembatani skills gap, beri kepastian karier pendidik.
❌ Kontra: kritik pada skema afirmasi & ketersediaan formasi di daerah.
Dugaan Kasus Pengadaan Chromebook
Di ujung masa jabatan, Nadiem terseret dugaan masalah pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek. Sejumlah pemberitaan menyebut nilai proyek besar dan potensi kerugian negara; proses hukum ditangani aparat penegak hukum. Pihak Nadiem menyatakan siap mengikuti proses dan membantah tuduhan.
Kasusnya masih berjalan—artinya publik menunggu pembuktian di pengadilan. Menurut Tuwaga, apa pun hasilnya, governance, transparansi, dan akuntabilitas pengadaan harus jadi standar minimum digitalisasi pendidikan.
Inspirasi atau Peringatan?
Melihat profil Nadiem Makarim adalah cerita besar tentang keberanian bereksperimen: dari mendirikan Gojek sampai merombak ekosistem pendidikan. Di sisi lain, sorotan soal Chromebook jadi pengingat bahwa integritas adalah pondasi setiap transformasi. Apa pun hasil proses hukumnya, pelajaran untuk kita jelas: inovasi harus ditemani pengawasan dan transparansi.
Pengen insight finansial yang jernih, promo menarik, sampai bisa apply langsung produk keuangan (kartu kredit, tabungan, KTA, deposito, dana tunai properti & kendaraan)? Ke Tuwaga aja! Jelajahi artikel, bandingkan produk, dan mampir ke TuwagaPromo buat berburu diskon di merchant favorit di mall. Yuk, upgrade pengetahuan dan keuanganmu sekarang!
