Polemik antara Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memanas setelah muncul temuan dana pemerintah daerah (Pemda) mengendap hingga Rp 234 triliun di Bank Indonesia.
Purbaya menyebut Jawa Barat menjadi salah satu daerah dengan simpanan terbesar, mencapai Rp 4,7 triliun. Namun, Dedi membantah tegas tudingan itu dan menyebut dana yang dimaksud tidak dalam bentuk deposito, melainkan giro yang telah digunakan untuk kegiatan operasional Pemprov Jabar.
Kedua pejabat ini pun bersikukuh dengan data masing-masing. Purbaya berpegang pada laporan resmi dari Bank Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, sedangkan Dedi menegaskan laporan internal Pemprov Jabar menunjukkan angka berbeda. Lantas, siapa yang benar?
💡 Jadi, Poinnya…
- Dana Mengendap Bukan Sekadar Angka: Polemik ini ngasih pelajaran penting: dana besar di rekening daerah bisa jadi tanda potensi ekonomi yang belum dimaksimalkan.
- Transparansi Data Itu Penting Banget: Baik versi BI, Purbaya, maupun Dedi, semua relevan. Tapi, publik butuh kejelasan dan sinkronisasi biar tahu uang rakyat benar-benar dikelola dengan baik.
- Uang Harus “Bekerja”: Nggak cuma buat Pemda, kamu juga bisa belajar: jangan biarin uang nganggur di tabungan biasa. Pindahin ke produk finansial yang bisa kasih hasil lebih optimal. Dari deposito, reksa dana, sampai KTA yang bisa bantu produktifitas kamu.
Dana RP 4,7 Triliun Belum Terserap, Jabar Tempat Posisi Keempat
Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mengumumkan daftar 15 daerah dengan dana mengendap tertinggi di perbankan, dimana Provinsi Jawa Barat menempati posisi keempat dengan jumlah dana belum terpakai mencapai Rp 4,7 triliun.
Ia mengingatkan agar pemerintah daerah tidak menunda penggunaan dana tersebut hingga akhir tahun. “Jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” ujar Purbaya dalam konferensi pers. Senin 20 Oktober 2025.
Menurutnya, dana transfer dari pemerintah pusat sudah disalurkan tepat waktu dan siap digunakan, namun masih banyak daerah yang menimbunnya di rekening bank tanpa segera membelanjakannya untuk kegiatan pembangunan.
Dedi Mulyadi Bantah Ada Dana Disimpan dalam Bentuk Deposito
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, membantah adanya dana APBD provinsinya yang disimpan dalam bentuk deposito di bank. Ia menyebut sudah melakukan pengecekan langsung ke Bank Jawa Barat (BJB).
“Saya sudah cek, tidak ada yang disimpan dalam bentuk deposito,” tegas Dedi, mengutip keterangan resmi Humas Pemerintah Provinsi Jawa barat pada Selasa, 21 Oktober 2025.
Dedi mengungkapkan bahwa Pemprov Jabar selalu berupaya memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai rencana dan tidak ada niat menimbun dana untuk memperoleh keuntungan bunga dari deposito.
Purbaya: Data Berasal dari Bank Indonesia (BI), Bukan Rekayasa
Menanggapi bantahan Dedi, Purbaya menjelaskan bahwa data mengenai dana mengendap sebesar Rp 233 Triliun merupakan hasil laporan resmi dari di Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan bahwa Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian juga mengantongi data serupa, meskipun dengan angka sedikit berbeda, yaitu Rp 215 Triliun.
“Saya bukan pegawai Pemda Jabar. Kalau mau dia periksa, periksa saja sendiri.” kata Purbaya menanggapi pernyataan Dedi.
Lebih lanjut, ia menduga bahwa Dedi mendapat laporan yang keliru dari bawahannya. “Kemungkinan besar anak buahnya juga ngibulun dia. Itu kan dari laporan perbankan,” ujar Purbaya saat ditemui di Kementerian Keuangan, Rabu, 22 Oktober 2025.
Bank Indonesia: Data Simpanan Diperoleh dari Laporan Bulanan Bank
Pernyataan Purbaya tersebut turut diperkuat oleh keterangan resmi dari Bank Indonesia (BI). Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso, menjelaskan bahwa lembaganya memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang wajib disampaikan oleh seluruh kantor bank di Indonesia.
“Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor. Kami kemudian melakukan verifikasi dan pengecekan kelengkapan data sebelum dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di situs resmi BI,” jelas Denny.
Dedi Klarifikasi: Dana Rp 3,8 Triliun dalam Bentuk Giro, Bukan Deposito
Usai minta klarifikasi langsung ke BI, Dedi kembali menegaskan bahwa tidak ada dana pemerintah Jawa Barat dalam bentuk deposito. Ia menyebut bahwa data sebenarnya menunjukkan adanya dana sebesar RP 3,8 Triliun yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro per 30 September 2025.
“Yang benar adalah pelaporan keuangan di tanggal 30 September, ada dana yang tersimpan di kas daerah dalam bentuk giro sebesar Rp 3,8 Triliun. Sisanya dalam bentuk deposito BLUD (Badan layanan Umum Daerah) yang menjadi kewenangan masing-masing unit, bukan kas daerah,”ujar Dedi melalui unggahan akun instagram @dedimulyadi71.
Dana Sudah Dibelanjakan untuk Kebutuhan Rutin Pemerintah Daerah
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa dana yang sebelumnya tercatat sebagai giro tersebut sudah digunakan untuk berbagai keperluan Pemprov Jabar, seperti pembayaran gaji pegawai, biaya perjalanan dinas, proyek infrastruktur, tagihan listrik dan air, serta pembayaran pegawai outsourcing.
“Jadi uang yang diendapkan itu tidak ada. Uang Rp 3,8 Triliun ini sudah dipakai untuk bayar proyek, gaji pegawai, belanja perjalanan dinas, listrik, dan lain sebagainya,” jelasnya.
Ia menambahkan, saldo kas daerah Jawa Barat saat ini tersisa Rp 2,5 Triliun, dan jumlah tersebut terus berubah setiap waktu sesuai dengan aktivitas keuangan pemerintah provinsi.
Purbaya Kembali Ingatkan Kepala Daerah Agar Tidak Membiarkan Uang Mengendap
Meski demikian, Purbaya tetap menegaskan pentingnya percepatan realisasi belanja daerah agar dana dari pusat benar-benar memberikan dampak ekonomi di wilayah masing-masing.
“Pesan saya sederhana, dananya sudah ada, segera gunakan. Jangan tunggu akhir tahun. Gunakan untuk pembangunan yang produktif dan bermanfaat langsung bagi masyarakat,” katanya.
Ia juga berpesan agar kepala daerah lebih bijak dalam mengelola kas daerah, menyimpan dana hanya untuk kebutuhan rutin, dan tidak membiarkan anggaran mengendap terlalu lama di bank.
“Kelola dana pemda di bank dengan bijak. Simpan secukupnya untuk kebutuhan rutin, tapi jangan biarkan uang tidur. Uang itu harus kerja untuk bantu ekonomi daerah,” tegas Purbaya.
Dana Tidur Harus Dibangunkan!
Perdebatan Purbaya vs Dedi Mulyadi soal dana Pemda mengendap bukan cuma soal angka, tapi soal bagaimana uang dikelola biar nggak tidur terus di bank. Baik untuk pemerintah maupun individu, prinsipnya sama: uang harus kerja buat kamu.
Nah, kalau kamu pengin tahu cara bikin uang kamu “kerja lebih cerdas”, mulai dari deposito bunga tinggi, KTA tanpa jaminan, kartu kredit terbaik, sampai tabungan syariah, semua bisa kamu bandingkan dan ajukan langsung di Tuwaga.
✨ Atau, cek juga TuwagaPromo buat dapetin promo dan diskon seru di merchant favorit kamu. Yuk, manfaatin uangmu dengan cara yang lebih bijak dan produktif bareng Tuwaga!
