Mau tahu seberapa kaya Bupati Pati, Sudewo, yang lagi ramai jadi perbincangan karena kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250%? Tenang, kami di Tuwaga siap bantu kamu ngebahas detail harta kekayaan Sudewo berdasarkan LHKPN yang terupdate. Dari tanah, bangunan, hingga koleksi mobil mewah, semua ada di sini! 😲✨
Yuk, simak info lengkapnya di bawah ini dan temukan jawaban atas rasa penasaran kamu!
Harta Kekayaan Sudewo: Dari Tanah dan Bangunan hingga Koleksi Mobil Mewah 🚗
Berdasarkan laporan terbaru dari LHKPN, Sudewo tercatat memiliki total kekayaan yang mencapai Rp31,5 miliar. Angka fantastis ini mengundang berbagai reaksi, terutama setelah kebijakan kenaikan PBB yang bikin warga resah.
Nah, langsung aja kita ulas detail kekayaan yang dimiliki oleh Bupati Pati ini, mulai dari aset tanah hingga kendaraan mewah!
1. Tanah dan Bangunan
Nilai total aset tanah dan bangunan milik Sudewo menyentuh Rp17 miliar. Ia dilaporkan memiliki 31 bidang tanah yang tersebar di berbagai lokasi, termasuk di Surakarta, Pati, Yogyakarta, Bogor, hingga Blora. Sebagian dari aset ini sudah memiliki bangunan, sementara sisanya masih berupa lahan.
2. Alat Transportasi
Aset kendaraan Sudewo jika ditotal nilainya tembus Rp6,3 miliar. Ia memiliki 8 unit kendaraan, dengan rincian 6 mobil dan 2 sepeda motor. Beberapa mobil yang dimilikinya antara lain:
- BMW X5 (tahun 2023) senilai Rp1,9 miliar.
- Toyota Land Cruiser (tahun 2019) senilai Rp1,9 miliar.
- Toyota Alphard.
- Mitsubishi Pajero Sport Jeep.
- Toyota Innova.
- Toyota Harrier Jeep.
3. Harta Lainnya
LHKPN mencatat bahwa Sudewo tidak memiliki utang. Rincian harta lainnya tidak dijelaskan secara spesifik, namun total kekayaan bersihnya mencapai Rp31.519.711.746.
Perlu dicatat bahwa Sudewo merupakan bupati terkaya ke-5 di Jawa Tengah, dengan Bupati Kebumen menempati posisi pertama. Kebijakan kenaikan PBB ini telah menuai protes dari masyarakat Pati dan mendapat tanggapan dari berbagai pihak, termasuk Gubernur Jawa Tengah dan Kementerian Dalam Negeri, yang meminta kebijakan tersebut dikaji ulang.
Baca Juga: Hasil RUPSLB Bank Mandiri: 15 Fakta Kekayaan dan Bisnis Riduan Dirut Baru Disorot
5 Fakta Kenaikan PBB 250 Persen di Kabupaten Pati
Konflik antara masyarakat Pati dan Bupati Sudewo terkait kebijakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar 250% telah memicu gelombang protes. Berikut adalah lima fakta penting seputar konflik tersebut.
1. Kenaikan PBB yang Mencekik Rakyat
Kebijakan ini memicu keresahan karena kenaikan PBB yang dianggap tidak masuk akal. Contohnya, salah satu warga di Kayen yang tahun sebelumnya hanya membayar Rp179.000, kini harus membayar hingga Rp1,3 juta. Kenaikan drastis ini dinilai tidak sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat, terutama para petani yang sangat bergantung pada hasil bumi.
2. Bupati Tantang Warga untuk Demo
Bupati Pati, Sudewo, sempat mengeluarkan pernyataan kontroversial yang menantang warga. Dalam sebuah video yang beredar, ia menyatakan tidak akan gentar meskipun didemo oleh puluhan ribu orang. Pernyataan ini memantik amarah warga dan menjadi salah satu pemicu utama masyarakat bersatu untuk melakukan aksi unjuk rasa besar-besaran.
3. Aksi Penggalangan Donasi dan Penertiban oleh Satpol PP
Sebagai respons atas tantangan bupati, warga membentuk aliansi “Masyarakat Pati Bersatu” dan mendirikan posko donasi di depan Kantor Bupati. Mereka mengumpulkan sumbangan logistik berupa air mineral dari masyarakat untuk persiapan demo. Namun, posko ini sempat ditertibkan oleh Satpol PP dengan alasan mengganggu rangkaian acara perayaan Hari Jadi Kabupaten Pati. Penertiban ini sempat memicu konfrontasi antara warga dan petugas.
4. Dalih Kenaikan untuk Peningkatan PAD
Di sisi lain, Bupati Sudewo berdalih bahwa kenaikan PBB ini dilakukan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna membiayai pembangunan infrastruktur, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum. Menurutnya, tarif PBB di Pati selama 14 tahun terakhir tidak pernah disesuaikan, padahal sesuai undang-undang, penyesuaian harus dilakukan setidaknya setiap tiga tahun sekali.
5. Tanggapan dari Pemerintah Pusat dan Provinsi
Konflik ini menarik perhatian pemerintah di tingkat yang lebih tinggi. Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, meminta Bupati Sudewo untuk mengevaluasi dan mengkaji ulang kebijakan tersebut, dengan menekankan bahwa kenaikan pajak tidak boleh membebani masyarakat. Senada dengan itu, Menteri Dalam Negeri juga memerintahkan jajarannya untuk memeriksa dasar dari kebijakan kenaikan PBB 250% tersebut.
Apakah Kenaikan PBB Ini Adil?
Melihat kekayaan Sudewo yang mencapai puluhan miliar, tentu saja banyak yang merasa kebijakan kenaikan PBB ini nggak adil bagi masyarakat Pati. Dalam situasi ekonomi yang sulit, keputusan seperti ini tentu membebani mereka yang sudah susah payah bertahan.
Tapi, yang lebih penting adalah transparansi. Dengan mengakses data LHKPN, kita bisa lebih paham siapa yang mengambil keputusan dan bagaimana kekayaannya dibandingkan dengan rakyatnya. Semua itu jadi pelajaran penting buat kita dalam menilai kebijakan yang diambil pejabat publik.
Untuk kamu yang ingin punya wawasan lebih tentang cara mengelola finansial, Tuwaga punya banyak banget informasi yang bisa bantu! Dari tabungan, KTA, kartu kredit, hingga promo menarik buat kamu yang ingin beli properti atau kendaraan. Cek sekarang, temuin produk finansial yang sesuai dengan kebutuhan kamu, dan raih manfaatnya!
