Kenapa NIK tidak bisa didaftarkan ke DTKS? Pertanyaan ini sering muncul ketika seseorang nggak tercantum sebagai penerima bansos, padahal merasa kondisi ekonomi sudah memenuhi kriteria. Apakah kamu salah satunya?
DTKS adalah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, basis data resmi milik Kementerian Sosial yang menentukan siapa saja yang berhak masuk dalam program bantuan pemerintah.
Kalau pendaftaran DTKS gagal, penting untuk mencermati penyebabnya dan mencari tahu langkah perbaikannya secara tepat.
💡 Jadi Poinnya…
- Penyebab Umum DTKS Ditolak: NIK nggak sinkron Dukcapil, salah input, atau dianggap nggak masuk kategori miskin jadi penyebab paling umum pendaftaran gagal.
- Masih Bisa Ajukan Ulang Secara Resmi: Gunakan fitur Usul Sanggah atau aplikasi Cek Bansos, lalu tunggu verifikasi lapangan dari Dinsos agar data dinilai ulang.
- Prosesnya Memang Tidak Instan: Dari pengajuan sampai penetapan bisa makan waktu 3–6 bulan karena harus lewat musyawarah desa dan validasi Kemensos.
Penyebab Tidak Bisa Daftar DTKS
Tidak terdaftarnya NIK ke DTKS bukan selalu karena kesalahan sistem. Ada beberapa faktor administratif dan kebijakan yang bikin pengajuan nggak bisa diproses, di antaranya:
1. Data Kependudukan Belum Terverifikasi Dukcapil
DTKS hanya menerima data yang sinkron dengan sistem Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil). Kalau ada perbedaan NIK, nama, atau alamat antara KTP, KK, dan data Dukcapil, maka sistem otomatis menolak.
Masalah ini sering terjadi pada warga yang baru pindah domisili tetapi belum memperbarui KK.
2. Tidak Memenuhi Kriteria Rumah Tangga Miskin
DTKS merupakan data yang memuat warga kategori desil 1-4 atau sangat miskin hingga rentan miskin berdasarkan indikator resmi Kemensos.
Jadi, kepemilikan aset seperti kendaraan bermotor, AC, TV layar lebar, atau status pekerjaan tetap dapat menggugurkan pengajuan.
3. Kesalahan Input Data saat Pendataan
Kesalahan satu digit NIK atau penulisan nama dapat membuat data nggak terbaca sistem. Kesalahan ini bisa terjadi saat pendataan RT/RW atau input di tingkat desa.
Akibatnya, NIK dianggap nggak valid meski dokumen asli benar.
4. Wilayah Belum Melakukan Pemutakhiran DTKS
Pendataan DTKS dilakukan berkala oleh desa atau kelurahan. Kalau wilayah kamu belum membuka pemutakhiran data, NIK baru nggak bisa langsung masuk.
Pemutakhiran DTKS sendiri nggak dilakukan setiap hari dan tergantung jadwal daerah.
5. Gangguan Teknis Sistem DTKS
Dalam kondisi tertentu, sistem DTKS nasional bisa mengalami keterlambatan sinkronisasi. Data sudah masuk di tingkat desa, tetapi belum muncul di pusat.
Untungnya, gangguan sistem DTKS bersifat sementara dan biasanya selesai setelah proses validasi ulang.
Baca Juga: Cara Mendapatkan Bantuan dari Pemerintah: Panduan Lengkap BLT, BNPT, Hingga PKH
Tidak Bisa Daftar DTKS, Apakah Masih Bisa Diatasi?
Jawabannya: masih bisa, selama memenuhi kriteria dan mengikuti mekanisme resmi.
1. Mengajukan Usul Sanggah
Pemerintah menyediakan fitur Usul Sanggah bagi warga yang merasa layak tapi belum terdata. Mekanisme ini bisa digunakan untuk mengusulkan diri sendiri atau anggota keluarga.
Pengajuan ini bersifat resmi dan tercatat dalam sistem Kemensos.
2. Menggunakan Aplikasi Cek Bansos
Mulai 2026, pengajuan DTKS dapat dilakukan melalui Aplikasi Cek Bansos Kemensos. Periode usulan biasanya dibuka tanggal 15–25 setiap bulan.
Data yang diunggah akan diverifikasi oleh pemerintah daerah sebelum diteruskan ke pusat.
3. Verifikasi Lapangan oleh Dinas Sosial
Jika usulan lolos administrasi, petugas Dinsos akan melakukan kunjungan rumah. Verifikasi ini mencakup kondisi tempat tinggal, pekerjaan, dan aset.
Hasilnya menentukan apakah data layak masuk DTKS nasional.
Cara Mengajukan DTKS ke Desa/Kelurahan
1. Siapkan Dokumen Lengkap
Dokumen yang wajib disiapkan:
- KTP dan KK asli dan fotokopi 2 rangkap.
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari RT/RW.
- Foto rumah tampak depan dan bagian dalam.
2. Lapor ke RT/RW
Sampaikan niat untuk diusulkan ke DTKS. RT/RW akan memeriksa kelengkapan dokumen dan kondisi keluarga. Data kemudian dibawa ke tingkat desa atau kelurahan.
3. Ikut Musyawarah Desa/Kelurahan
Usulan dibahas dalam Musdes/Muskel bersama perangkat desa. Forum ini menentukan kelayakan berdasarkan kuota dan kondisi lapangan.
4. Verifikasi Dinas Sosial
Data yang lolos dikirim ke Dinsos kabupaten/kota. Petugas akan melakukan survei langsung ke rumah.
5. Penetapan oleh Kemensos
Data valid dikirim ke gubernur lalu ke Menteri Sosial. SK DTKS diterbitkan secara berkala setiap 1–2 bulan sekali. Nama baru resmi masuk database nasional setelah SK terbit.
Estimasi Waktu Proses DTKS
Proses penyelesaian DTKS sendiri membutuhkan waktu sekitar:
- Verifikasi akun aplikasi: 1–3 hari kerja.
- Proses usulan di Dinsos: 1–3 bulan.
- Penetapan SK DTKS: setiap 1–2 bulan.
- Seleksi penerima bansos: sesuai kuota program.
Total estimasi dari pendaftaran hingga bantuan cair adalah 3–6 bulan atau lebih.
Baca Juga: 10 Penyebab Gagal Bansos Cair yang Wajib KPM Tahu
Gagal daftar DTKS bukan akhir dari peluang menerima bantuan. Selama data valid, kriteria terpenuhi, dan jalur pengajuan ditempuh dengan benar, nama tetap bisa masuk dalam sistem resmi pemerintah.
Di Tuwaga, kamu bisa eksplor berbagai tips keuangan dan investasi yang bantu keuanganmu makin sehat dan terarah.
Kamu juga bisa cek, bandingkan, dan ajukan tabungan, deposito, kartu kredit, dana tunai kendaraan, hingga pinjaman tanpa jaminan (KTA) dari berbagai bank secara resmi dan tanpa biaya tambahan, lho!
FAQ Seputar Pendaftaran DTKS
1. Apakah belum terdaftar di DTKS bisa dapat bansos?
Tidak. DTKS adalah syarat utama untuk PKH, BPNT, KIS PBI, dan bantuan reguler lainnya.
2. Apakah terdaftar DTKS pasti dapat bantuan?
Tidak. DTKS hanya database. Penetapan penerima tergantung desil kemiskinan, komposisi keluarga, dan kuota.
3. Apakah warga bekerja informal bisa masuk DTKS?
Bisa, selama memenuhi indikator kemiskinan dan tidak memiliki aset produktif berlebih.
4. Apakah DTKS bisa dicoret?
Bisa. Jika kondisi ekonomi membaik atau data tidak sesuai, nama dapat dikeluarkan melalui pemutakhiran.
5. Apakah bisa mengusulkan orang lain ke DTKS?
Bisa. Fitur Usul Sanggah memungkinkan warga membantu mengusulkan tetangga atau keluarga yang layak.
