Salah satu hak fundamental yang wajib diketahui setiap warga negara Indonesia adalah akses terhadap keadilan melalui lembaga bantuan hukum gratis.
Hidup di era digital seperti sekarang ini, warga Indonesia semakin sadar akan pentingnya memahami hak-hak mereka.
Buat kalian yang merasa dunia hukum itu rumit dan mahal, artikel ini akan mengupas tuntas bagaimana sistem bantuan hukum gratis Indonesia bekerja dan mengapa ini sangat penting untuk masa depan kita semua.
Apa Sih Lembaga Bantuan Hukum Gratis Itu?
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) merupakan organisasi yang memberikan jasa hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum didefinisikan sebagai jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum.
Menurut situs HukumOnline, definisi ini menegaskan bahwa bantuan hukum bukan sekadar layanan sosial, tetapi hak dasar yang dijamin oleh undang-undang.
Fungsi utama LBH mencakup empat aspek fundamental:
- Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk mendapatkan akses keadilan
- Mewujudkan hak konsultasi bagi seluruh warga negara sesuai prinsip persamaan kedudukan dalam hukum
- Menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia
- Mewujudkan peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Siapa yang Berhak Mendapatkannya?
Sistem bantuan hukum gratis di Indonesia dirancang khusus untuk melindungi kelompok masyarakat yang rentan.
Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
Hak dasar yang dimaksud meliputi pangan, sandang, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, serta perumahan.
Bagi generasi muda, kriteria ini menjadi sangat relevan mengingat banyak dari mereka yang baru memasuki dunia kerja atau masih dalam tahap pendidikan dengan keterbatasan finansial.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa warga tidak mampu Indonesia mencapai 9,41 persen dari jumlah keseluruhan penduduk, yakni sekitar 25,14 juta orang. Angka ini menggambarkan besarnya kebutuhan akan layanan bantuan hukum gratis.
Jenis Layanan Bantuan Hukum yang Tersedia
Menurut situs Kemenkum, layanan bantuan hukum gratis mencakup dua kategori utama: Litigasi dan Non-litigasi.
- Bantuan hukum litigasi meliputi Penyelesaian kasus melalui pengadilan, baik pidana maupun perdata.
- Bantuan hukum non-litigasi mencakup:
- Penyuluhan hukum
- Penelitian hukum
- Pemberdayaan masyarakat
- Konsultasi hukum
- Mediasi
- Negosiasi
- Pendampingan di luar pengadilan, dan sebagainya.
Untuk kamu yang aktif di dunia digital, layanan konsultasi hukum menjadi sangat penting.
Banyak kasus yang melibatkan anak muda terkait pelanggaran UU ITE, seperti ujaran kebencian, penyebaran hoaks, atau pelanggaran privasi digital.
LBH dapat membantu memberikan pemahaman tentang batasan-batasan hukum dalam beraktivitas di media sosial.
Selain itu, bantuan hukum juga mencakup pendampingan dalam kasus-kasus yang sering dialami masyarakat, seperti:
- Kekerasan dalam rumah tangga
- Diskriminasi di tempat kerja
- Permasalahan kontrak kerja.
Program bantuan hukum juga menyediakan layanan khusus untuk anak dan remaja yang berhadapan dengan hukum.
Prosedur Mengajukan Bantuan Hukum Gratis
Mengajukan bantuan hukum gratis tidaklah serumit yang dibayangkan.
Menurut situs Peradi dan HukumOnline, prosedur yang telah disederhanakan oleh pemerintah memungkinkan siapa saja yang memenuhi syarat untuk mengaksesnya dengan mudah.
1. Pengajuan permohonan tertulis
Langkah pertama adalah mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi identitas pemohon dan uraian singkat pokok persoalan yang memerlukan bantuan hukum.
Permohonan ini dapat disampaikan langsung ke kantor LBH terdekat atau melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM setempat
2. Mempersiapkan dokumen
Dokumen yang perlu disiapkan meliputi:
- KTP atau kartu identitas lainnya
- Dokumen yang berkenaan dengan perkara
- Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari lurah atau kepala desa setempat.
- Jika tidak memiliki SKTM, dapat menggunakan alternatif seperti Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat, Kartu Keluarga Miskin, atau dokumen sejenis lainnya.
Bagi kamu yang mungkin kesulitan mengurus SKTM, perlu diketahui bahwa pemberi bantuan hukum wajib membantu masyarakat untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.
Hal ini menunjukkan komitmen sistem bantuan hukum untuk benar-benar dapat diakses oleh mereka yang membutuhkan.
3. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan
Setelah permohonan diterima, LBH akan memeriksa kelengkapan persyaratan dan memberikan keputusan dalam waktu maksimal tiga hari kerja.
Jika diterima, LBH akan memberikan bantuan hukum hingga masalah selesai atau perkara berkekuatan hukum tetap, selama kuasa tidak dicabut.
Akses Digital untuk Bantuan Hukum Modern
Seiring perkembangan teknologi, akses terhadap bantuan hukum kini semakin mudah. Pemerintah menyediakan platform digital melalui situs sidbankum.bphn.go.id dan Peta Sebaran Organisasi Bantuan Hukum di situs BPHN.
Menurut situs bphn.go.id, kamu yang terbiasa dengan teknologi dapat memanfaatkan platform ini untuk mencari informasi dan mengajukan permohonan bantuan hukum.
Beberapa LBH juga telah mengadaptasi layanan digital, seperti konsultasi hukum melalui email dan chat. LBH Jakarta, misalnya, menyediakan layanan konsultasi pada hari Senin-Kamis pukul 09.00-15.00 WIB.
Adaptasi digital ini memungkinkan generasi muda untuk mengakses bantuan hukum tanpa harus datang langsung ke kantor.
Untuk meningkatkan literasi hukum di kalangan generasi muda, berbagai platform media sosial kini juga digunakan sebagai sarana edukasi hukum.
Instagram, YouTube, dan TikTok menjadi medium efektif untuk menyampaikan informasi hukum yang mudah dipahami oleh generasi Z.
Gunakan Hakmu, Jangan Tunggu Sampai Terlambat!
Pemerintah Indonesia memiliki komitmen kuat untuk terus mengembangkan sistem bantuan hukum. Anggaran yang dialokasikan untuk program bantuan hukum pada tahun 2023 mencapai Rp 56,3 miliar, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menjamin akses keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Bantuan hukum gratis itu hak semua warga negara yang memenuhi syarat, bukan cuma fasilitas tambahan. Dengan sistem yang makin modern, kamu bisa mengaksesnya kapan saja dan di mana saja.
Kalau mau update terus info produk finansial (kartu kredit, tabungan, KTA, deposito, hingga dana tunai properti & kendaraan), tips pengelolaan uang, sampai promo merchant favorit di mall, langsung aja ke Tuwaga.
