Tok! Tarif PPN resmi naik dari 11% menjadi 12% dan akan mulai berlaku pada 1 Januari 2025. Pemerintah mengumumkan kenaikan tersebut dalam Konferensi Pers Paket Kebijakan Ekonomi di Kantor Kemenko, Jakarta, Senin (16/12/2024).
Nggak cuma soal tarif PPN 12%, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan jajarannya juga mengumumkan beberapa kebijakan yang bakal ngaruh ke kehidupan kita kedepannya.
Apa aja kebijakan baru yang membersamai kenaikan tarif PPN pada tahun 2025 nanti? Tuwaga bakal spill di sini, simak sampai habis, ya!
💡Key Takeaways:
- Paket Kebijakan Ekonomi untuk Kesejahteraan: Pemerintah umumkan berbagai insentif dalam paket kebijakan ekonomi 2025, tujuannya buat jaga pertumbuhan ekonomi sampai perkuat daya beli masyarakat.
- Dana yang Digelontorkan buat Insentif: Pemerintah menganggarkan dana Rp265,6 triliun buat menanggung insentif pembebasan PPN.
- Jenis Insentif pada Tahun 2025: Ada banyak insentif yang dikasi pemerintah, mulai dari diskon listrik 50%, beras 10 kg, pembebasan PPh buat UMKM, hingga diskon PPnBm 4%.
Soal Paket Kebijakan Ekonomi 2025
Paket kebijakan ekonomi adalah campuran berbagai kebijakan ekonomi sebagai stimulus perekonomian, baik fiskal maupun moneter.
Paket kebijakan ekonomi ini menjadi arahan langsung dari Presiden Prabowo di tengah kenaikan tarif pajak di berbagai sektor pada 2025, seperti PPN, opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Pemerintah kasih sejumlah insentif buat meringankan beban pengeluaran. Kalau dilihat dari ANTARA News, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp265,6 triliun buat insentif pembebasan PPN.
Daftar Insentif Paket Kebijakan Ekonomi 2025
Pemerintah udah menyiapkan berbagai insentif dalam Paket Kebijakan Ekonomi 2025, nih. Kebijakan ini dibagi jadi tiga kelompok, khusus buat bantu masyarakat berpenghasilan rendah, UMKM/wirausaha/industri, dan juga kelas menengah.
Yuk, simak rangkuman utamanya biar lebih paham! 😊
1. Insentif buat Rumah Tangga Berpenghasilan Rendah
- Diskon listrik 50% khusus rumah tangga dengan daya di bawah 2200 VA yang menyasar ke 80 juta pelanggan atau setara dengan 97% pelanggan PLN.
- Beras 10 kg/bulan selama 2 bulan (Januari dan Februari 2025) yang menyasar ke 16 juta keluarga penerima.
- Pemerintah bakal tanggung kenaikan PPN sebesar 1% untuk bahan pokok utama, seperti gula industri, tepung terigu, dan minyak goreng Minyakita. Jadi, nggak usah khawatir, barang-barang ini tetap dikenakan PPN 11%, nggak naik kok!
2. Insentif buat UMKM/Wirausaha/Industri
- Perpanjangan masa berlaku tarif Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5% dari omzet, hingga tahun 2025. Kebijakan ini akan dirinci lagi melalui peraturan pemerintah nantinya.
- Pembebasan PPh buat UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun.
- Pemerintah menanggung PPh buat pekerja di sektor padat karya dengan gaji hingga Rp10 juta/bulan.
- Skema subsidi bunga 5% buat revitalisasi mesin pada industri padat kaya.
3. Industri Kelas Menengah
- Diskon 50% selama 6 bulan buat iuran Jaminan Kecelakaan Kerja.
- Kemudahan akses jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja bagi pekerja yang di-PHK.
- Diskon PPN 100% di Januari-Juni 2025 dan diskon 50% di Juli-Desember 2025, khusus pembelian rumah dengan harga jual maksimal Rp5 miliar atas Rp2 miliar pertama.
- Diskon PPN 10% buat kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai lengkap (KBLBB CKD).
- Diskon PPnBm 4% buat mobil hybrid.
- Bea masuk buat KBLBB CBU (Completely Built-Up).
- PPnBM 15% buat KBLBB kendaraan listrik yang diimpor dalam keadaan utuh dan dalam keadaan terurai lengkap (CBU dan CKD).
Apa Dampak Paket Kebijakan Ekonomi di Atas? 🤷🏻♀️
First of all, kita perlu apresiasi pemerintah dengan adanya subsidi di atas. Memang cukup meringankan beban pengeluaran untuk sementara waktu.
Tapi, kalau kita lihat di berbagai sektor, ada beberapa dampak dari berlakunya Paket Kebijakan Ekonomi 2025, yaitu:
1. Dampak buat Rumah Tangga
Walaupun ada diskon listrik 50% dan bantuan beras 10 kg, tapi itu cuma berlaku di bulan Januari-Februari 2025 aja. Setelah itu, masyarakat khususnya menengah ke bawah, kemungkinan bakal ikut merasakan kenaikan harga-harga kebutuhan harian efek PPN 12%. Pengeluaran rumah tangga pun bakal mengalami kenaikan.
Tipsnya, kamu perlu mulai menerapkan frugal living mulai sekarang. Coba tahan diri buat nggak beli barang-barang nggak penting atau bukan kebutuhan utama, ya. Supaya isi dompet kamu tetap terjaga.
2. Dampak buat UMKM/Wirausaha/Industri
Adanya pembebasan PPh buat UMKM dengan omzet di bawah Rp500 juta/tahun bisa jadi kabar gembira, nih. Keputusan tersebut bisa meringankan beban pajak buat UMKM di tengah potensi harga bahan baku yang meningkat, efek PPN 12% dan rupiah melemah terhadap dolar.
Sedangkan buat perusahaan padat karya, mereka cukup diringankan sama penanggungan PPh oleh pemerintah buat pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta/bulan. Harapan pemerintah sih, kebijakan ini bisa menekan tingkat pengangguran dan tetap jaga daya beli masyarakat.
3. Dampak buat Kelas Menengah
Korban lay off dijanjiin bakal dapat akses lebih gampang ke jaminan kehilangan pekerjaan dan kartu prakerja. Dengan begitu, kamu bisa cukup tenang saat cari peluang baru dan nunggu panggilan kerja.
Lalu, buat kamu yang berencana beli rumah di tahun 2025, walaupun ada diskon 100% dan 50% di waktu yang berbeda, tapi harus tetap cermat ya, saat pilih rumah. Tetap hati-hati dengan mark up harga dari agen properti dan kualitas hunian yang ditawarkan.
Begitu juga kalau kamu mau beli kendaraan listrik di tahun 2025, bisa cukup untung karena ada insentif pajak KBLBB dan subsidi mobil listrik.
Kesimpulan
Walaupun pemerintah udah spill berbagai daftar barang mewah dan premium yang kena PPN 12% dan ada insentif juga, mungkin nggak ya, bakal tetap bisa cegah masyarakat makan tabungan? Menurutmu gimana?
Yuk, belajar lebih banyak tentang pengelolaan keuangan dan dampak ekonomi lewat Tuwaga – platform edukasi keuangan yang mudah dan menyenangkan!
